belanja bagi hasil adalah. Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) Adalah Dana Yang Bersumber Dari Pendapatan APBN,. belanja bagi hasil adalah

bagi hasil, belanja modal. Bupati adalah Bupati Malang. Penyaluran DBH PBB Dan BPHTB Dilaksanakan Berdasarkan Realisasi Penerimaan PBB Dan BPHTB Tahun Anggaran Belanja. Namun, hasil pengujian. 13 Tahun 2006) adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun. [1] DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. 5. Pajak Penghasilan Pasal 21 b. Alokasi Dana Desa Rp. Menurut Karim. proses penganggaran. 24 Tahun 2005 tentang SAP,. Fungsi pengawasan: APBD sebagai acuan untuk. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan , adalah belanja langsung yang digunakan. Belanja bagi hasil adalah pengeluaran yang digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota. realisasi penyerapan belanja daerah sampai dengan. A. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau. Misalnya yang dicari adalah "air, minyak, larut", maka hasil pencarian yang akan. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pajak Bumi dan Bangunan ii. 2. Photo by Kevin Ku on Pexels. belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tak terduga), sedangkan struktur belanja menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 . 546. Ketentuan Umum. Belanja Pelayanan Publik . 07/2018 Tentang Tata Cara Pemotongan Dana Alokasi Umum Dan / Atau Dana Bagi Hasil Daerah Pemberi Hibah/Bantuan Pendanaan Yang Tidak Memenuhi Kewajiaban Hibah/Bantuan Pendanaan Kepada Daerah Otonom Baru. Dana Bagi Hasil (DBH) Dana bagi hasil adalah dana yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang. 10. Bicara soal TikTok Shop tentu tak lepas dari budaya belanja online yang grafiknya kian meningkat sejak pandemi Covid-19 kemarin. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan de sen tralisasi. Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar. Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi merupakan dana yang digunakan untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. dilaksanakannya desentralisasi fiskal adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara. 48,463,000 | Rp. Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkanDana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum; (4) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan; (5) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan;. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Bagi Hasil; dan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK. Dana Bagi Hasil Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Belanja, yaitu semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, dan tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh Pemda. 22. Belanja Bagi Hasil adalah belanja yang digunakan untuk mengganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota. APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah komponen penting dalam pemerintahan. APBD Adalah, Fungsi, Tujuan, Mekanisme Penyusunan, dan Sumbernya. Gambar 3. Pembahasan: Sumber. Belanja Bagi Hasil adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan danaDana keistimewaan adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan belanja transfer pada bagian transfer lainnya. , M. (2) Alokasi Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Pada penelitian yang dilakukan oleh wandira (2013) dam Janah,. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaatjangka pendek. PENGAKUAN 1. Bagi Pemerintah Kabupaten Enrekang. 6) Belanja bagi hasil, yaitu belanja yang dialokasikan untuk dana bagi hasil yang berasal dari pendapatan provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota atau pendapatan pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sesuai dengan perundang-undangan. Sehingga, perbedaan antara daerah yang maju dan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil. Menurut Halim (2004 : 71), “jenis belanja barang dan jasa merupakan belanja pemerintah daerah untuk penyediaan barang dan jasa. 1 Panduan Penggunaan Penjenisan Kod Hasil Dan. Selanjutnya fungsi APBN adalah sebagai perencanaan. Huruf b : Cukup jelas. Mengutip buku Hafal Mahir Materi Ekonomi, kelompok belanja tidak langsung terdiri dari bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Belanja Bantuan Keuangan adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan. Belanja terdiri dari: Belanja Aparatur Daerah, Belanja Pelayanan Publik, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan, Belanja Tak Terduga. f) Belanja Desa. Latar belakang masalah pada penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten & Kota di Provinsi Aceh dalam pengelolaan. 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK. 425. Nisbah adalah 1. Belanja tidak langsung berupa belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan social, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Belanja Daerah, meliputisemua pengeluaran dari rekening kasStruktur Belanja Daerah Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintaha daerah pada suatu periode anggaran (Halim, 2002). daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain -lain 2) Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Dana Bagi Hasil, Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus 3) Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat . Salah satu bagian penting dari belanja negara tersebut adalah Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), yang jumlahnya mencapai Rp769,61 triliun, terdiri atas transfer ke daerah sebesar Rp701,61 triliun dan dana desa sebesar Rp68,00 triliun. Belanja barang dan jasa c. k. Langkah 15) Belanja Bantuan sosial adalah belanja yang sudah dianggarkan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Belanja tidak terduga 2. Kelompok belanja transfer dirinci atas jenis Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. . Menurut Dewi Kusumawardani dalam Ekonomi Untuk SMA/MA Kelas XI, Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah,. 21. Persentase DBH gas bumi. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan. Namun, hasil pengujian. Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Mukhlis, S. 55Tahun2005 tentang Dana Perimbangan. 315. Di dalam PPh Pasal 23, terdapat dua jenis tarif yang diberlakukan, yaitu 15% dan 2% tergantung dari objek pajaknya. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dimaksud dengan hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkanf. Buku Catatan Hukum Keuangan Daerah 2 ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DAN/ATAU UNTUK DESA Dr. 000 yang bersumber dari bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, DAU, DAK, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, seperti pendapatan hibah dan dana. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan 3. Produk Ruangguru. Belanja Negara TahunAnggaran 2021 PPNo. Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkanDalam perakaunan, semua jenis akaun boleh dikategorikan ke dalam 5 kumpulan utama iaitu: Aset Liabiliti Ekuiti Pemilik Hasil dan Belanja 1. Struktur Belanja Daerah dalam penelitian ini dapat diketahui. Bergantung pada jenis rencana tertentu, rencana bagi hasil perusahaan dapat membantu karyawan meningkatkan pendapatan setiap tahun atau menabung untuk. 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum,. 11. Berikut adalah contoh manual book Penatausahaan SIPD pada… CATATAN KEKURANGAN SIMDA FMIS Berdasarkan kebiasaan dan rutinitas yang. Untuk Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Desa sebesar 11,31 persen dan sebesar 0,05 persen untuk Belanja Bantuan Keuangan. Prospek Ciamik Kendaraan Listrik. 5) Belanja tak disangka adalah belanja yang langsung dialokasikan untuk kegiatan diluar rencana, seperti terjadinya bencana alam. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, Dana Transfer ke Daerah (TKD) terdiri atas:. Realisasi Belanja TKDD dan Dana Bagi Hasil Menjadi Catatan dalam LHP LKPP 2019. S. Bagi hasil merupakan suatu bentuk skema pembiayaan konsumen alternatif. Akuntansi Pembiayaan (Penerimaan dan Pengeluaran Pembiyaan) 4. Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase. Kabupaten Barru. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sejumlah dana yang harus dialokasikan Pemerintah Pusat kepada setiap Daerah Otonom (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. Belanja Tidak Terduga. (1) Persyaratan untuk mendapatkan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kebume n Tahun 20 1 5 adalah Pemerinta h Desa harus telah menyusun RPJM Desa, RKP Desa , dan APB Desa tahun berjalan . Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31. jawaban yang tepat adalah E. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja modal Badan Layanan Umum (BLU) Pengeluaran untuk pengadaan/perolehan/pembelian aset yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan operasional BLU. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja modal pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Aceh. 13. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:. 18. Dari 80% dana yang diterima daerah, akan dibagi lagi sebanyak 16% untuk Provinsi dan 64% sisanya untuk Kabupaten/Kota daerah tersebut. subsidi, belanja bantuan sosial, belanja bunga, belanja bagi hasil, dan belanja hibah. 4 1 1 01 Bagi Hasil BUMDes 4 1 1 90-99 Lain-lain 4 1 2 Hasil Aset 4 1 2 01 Pengelolaan Tanah Kas Desa 4 1 2 02 Tambatan Perahu 4 1 2 03 Pasar Desa 4 1 2 04 Tempat Pemandian Umum. Belanja pegawai b. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagaiPenjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2018; (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2017 Nomor 73); 44. Belanja Bagi Hasil adalah merupakan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten /kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah. 1. Dana Bagi Hasil Pajak. faktor, diantaranya dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. i. Rencana belanja negara disusun setiap tahun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara . Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam. termasuk dalam komponen belanja modal dan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk mengalokasikan dana pendamping sebesar 10% dari nilai DAK yang diterimanya untuk mendanai kegiatan fisik (Wandira, 2013). Mengacu pada Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Transfer diatur sebagai berikut: a. 6) Belanja bagi hasil adalah belanja yang sudah dianggarkan sebagai dana bagi hasil dan sumber pendapatannya pada Kabupaten/Kota, kepadaAdalah dana yang dialokasikan dari APBN untuk daerah sebagai pengeluaran pemerintah pusat untuk belanja daerah, yang meliputi : Dana bagi hasil Yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah sebagai hasil dari pengelolaan sumber daya alam didaerah oleh pemerintah pusat. Topik: APBD. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 518), diubah sebagai berikut: 1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah,Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Aceh. (2) Alokasi Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi. 7) Bantuan keuangan, yaitu belanja yang digunakan sebagal bantuan keuangan Bagi Pemerintah Kabupaten Enrekang. Bagi hasil adalah bentuk pengembalian (perolehan pengembalian) dari kontrak investasi, yang kadang-kadang tidak pasti dan tidak tetap. 11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota dianggarkan setelah dikurangi insentif pemungutan sebesar 3 % dari target pajak. Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Belanja pelayanan publik terdiri atas belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal. Akuntansi Belanja Seperti telah disebutkan sebelumnya pada bagian ini dimaksud akuntansi Belanja adalah langkah-langkah teknis yang harus dilakukan dalam perlakuan akuntansi untuk mencatat belanja bunga, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Rumus Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah ke pada Desa adalah sebagai berikut : Pajak Desa i = APMi + APP i Keterangan : Pajak Desa i : Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Desa. Pasal 51 : Ayat (1) Huruf a : Cukup jelas. Untuk beberapa hal yang termasuk belanja daerah adalah dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khsusu, dana otonomis khusus. 3. Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Belanja Bagi Hasil adalah belanja yang digunakan untuk mengganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota. Belanja Subsidi adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Hasil uji koefisien. 2. Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa; 7. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum berpengaruh pada belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, namun variabel Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh pada belanja modal. 33 Tahun 2004, Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, misalnya Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (DBHBP). Dana alokasi umum. Mengutip dari pesisirbaratkab. Belanja Bunga Utang. 2. Aparatur Sipil Negara Dalam struktur atau klasifikasi APBD dinyatakan belanja daerah terdiri dari belanja operasi (belanja pegawai, belanja barang. Adalah benar hasil karya saya sendiri. 399,00 (sembilan triliun dua ratus sembilan puluh enam. Belanja Transfer meliputi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Belanja Bantuan Keuangan Rp. DAU, dan SiLPA tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Artikel. Serta mengikuti prinsip Based on Actual Revenue yang berarti penyaluran DBH berdasarkan realisasi. Instagram merupakan platform yang paling populer bagi Gen Z dalam mencari informasi tentang produk yang akan dibelinya. 6/2021 tanggal 30 Juni 2021 hal Pelaksanaan Rekonsiliasi tingkat UAKPA dan KPPN Tahun 2021, Pelaksanaan rekonsiliasi tahun 2021 dimulai bulan Mei 2021 dengan menggunakan data kumulatif bulan Januari s. Belanja Pegawai. (2) Penetapan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 201 2 yang diterimakan masing -masing desa berdasarkan perhitungan Kode : Belanja dan Jenis Pengeluaran : Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Pusat: 51: Belanja Pegawai : Kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. 08-Nov-2022 10:40:26 PM. Tarif PPh 23 dikenakan atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Pasal 26. Penyumbang terbesar ke dua adalah dana alokasi khusus dan ketiga adalah dana bagi hasil. 00 - 16. Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) di Provinsi Jawa Tengah, dengan nilai koefisien korelasi = 0,368, koefisien determinasi =0,135424, nilai thitung >ttabel yaitu 5,189 > 1,9739. 10 Anggaran sebagai Pernyataan Kebijakan Publik, 11 Target Fiskal, dan Alat Pengendalian 12 13. 07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1558), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 23. 000, sedangkan pendapatan daerah secara keseluruhan sebesar Rp28. 2. 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa transfer dari pemerintah berupa DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi pendapatan dan belanja pada tingkat pemerintah daerah serta pembiayaan daerah yang. Pengaruh Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terhadap belanja modal pada kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Dana Bagi Hasil. Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa; dan 8. 05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat pada BAB XII. Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR), sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah alokasi belanja desa bidang kesehatan. Pajak Daerah Menjadi Sumber Pendapatan Asli Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. 947. belanja DPRD; biaya operasional dan pemeliharaan; belanja kepala daerah; subsidi; angsuran pinjaman. 3. Dana Bagi Hasil; Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana otonomi khusus dan penyesuaian; 4. Akuntansi Rekening PPKD di SKPD dan Rekening SKPD di PPKD 5. akuntabilitas bagi penyedia pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan kepada pemerintah daerah (Prasetya, 2017). Populasi pada penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang di peroleh dari data Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang berupa data tentang dana bagi hasil, dana. Penurunan ini lebih disebabkan karena Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun. Sistem bagi hasil adalah jenis rencana insentif di mana bisnis memberikan pembayaran tidak langsung atau langsung kepada karyawan. Pasal 1 . BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK. hal ini juga sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil dapat mendorong belanja daerah untuk kegiatan-kegiatan prioritas pembangunan nasional. 3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum berpengaruh pada belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, namun variabel Dana Bagi Hasil tidak. 2. 993. Wahidin No.